Terkait revisi gugatan BPN dengan menambahkan soal jabatan KH. Ma’ruf Amin di BUMN, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari juga menilai status badan hukum BNI Syariah dan BSM bukanlah perusahaan BUMN, melainkan hanya anak perusahaan saja. “Anak perusahaan itu berbeda dengan BUMN, karena status badan hukum dan kedudukan keuangannya anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN,” kata Hasyim dalam keterangannya, Selasa (11/6/2019).

Hasyim kemudian merujuk pada putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap gugatan Mirah Sumirat, seorang caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Mirah menggugat lantaran oleh KPU ia dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai caleg karena berprofesi sebagai karyawan PT Jalantol Lingkar Jakarta (JLJ), anak perusahaan dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Namun, kata Hasyim, Bawaslu memutuskan PT JLJ dianggap bukan sebagai perusahaan BUMN, melainkan hanya anak perusahaan BUMN hingga akhirnya ia pun diloloskan oleh KPU sebagai caleg DPR RI.

Dengan melihat putusan Bawaslu ini, Hasyim menilai KH. Ma’ruf Amin sama dengan Mirah Sumirat yakni tak melanggar Pasal 227 huruf P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Posisi Kiai Ma’ruf Amin sama dengan Caleg DPR RI Gerindra a.n. Mirah Sumirat yang jadi pegawai anak perusahaan BUMN, yaitu sama-sama memenuhi syarat, karena bukan pejabat/pegawai BUMN,” jelas Hasyim.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), menilai temuan BPN terkait masalah ini salah alamat bila diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ferry materi gugatan seperti ini seharusnya disampaikan ke Bawaslu karena terkait dengan sengketa proses tahapan Pemilu, bukan sengketa hasil Pemilu. “Ini juga, kan, berkaitan dengan mekanisme pencalonan, kalau menurut saya seharusnya ini sudah selesai di proses pencalonan. Kalaupun ada sengketa seharusnya ini sengketa proses pemilu yang dilayangkan ke Bawaslu,” jelas Ferry (11/6/2019).

Ferry meyakini bila KPU telah memverifikasi proses syarat-syarat administrasi seperti ini. Ia menyayangkan persoalan ini baru dimasalahkan kubu Prabowo-Sandiaga saat ini, bukan pada saat proses pencalonan untuk Pilpres 2019.

“Itu harusnya kalau ada kasus waktu pencalonan dulu dan disampaikan kepada Bawaslu, bukannya saat ini. Karena ini terkait soal waktu, ini kan terkait pencalonan dan KPU sudah menyatakan memenuhi syarat,” ujar Ferry. “Kalau dulu ada sengketa, seharusnya dialamatkan ke Bawaslu sebagai sengketa proses pemilu,” kata Ferry.