gambar Gedung PBNU
sumber nu.or.id

Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj menyatakan belum menerima sepeser pun dana dari pemerintah terkait janji kredit murah sebesar Rp1,5 triliun yang dijanjikan Kementerian Keuangan.

Padahal, kredit itu merupakan inisiasi langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangkitkan ekonomi kecil.

Akan tetapi Juru Bicara Kemenkeu Nufransa Wira Sakti membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang menyatakan belum ada aliran dana sepeserpun untuk kredit murah.

Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp211 miliar untuk lima koperasi yang berafiliasi dan diusulkan oleh NU.

Juru Bicara Kemenkeu Nufransa Wira Sakti memaparkan lima koperasi yang mendapat kucuran dana tersebut adalah, KSPPS BMT UGT Sidogiri di Pasuruan sebesar Rp50 miliar, KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera di Semarang sebesar Rp 100 miliar, KSSPS BMT El Anugrah Sejahtera di Langkat sebesar Rp8 miliar, KSPPS BMT Nuansa Umat Jatim di Sumenep sebesar Rp50 miliar, dan KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi di Jepara sebesar Rp3 miliar.

Menanggapi bantahan dari Kemenkeu Pengurus Besar Nahdlotul Ulama merespon. Dalam Siaran Pers nya PBNU Menyatakan MOU dengan Kemenkeu tidak dapat dilaksanakan karena rate yang tinggi disampimg itu penyaluran dengan sistem chaneling juga dianggap membuat rate makin tinggi.

Selengkapnya tentang siaran pers dari PBNU tertanggal 26 Desember 2019 sebagai berikut :

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tentang Kerjasama Kredit Ultra Mikro Bersama Kemenkue

Assalamu alaikum wr wb
Bismillahirrohmanirrohim

Merespon pernyataan yang dikeluarkan pihak Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan kredit murah UMI (Ultra Mikro) 1,5 T, melalui program Pusat Investasi Pemerintah (PIP), bersama ini kami menyampaikan:

  1. Pelaksanaan MoU terkait UMi ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan oleh LPNU (Lembaga Perekonomian NU), mengingat kami tidak melihat adanya model pembiayaan sebagaimana yang diharapkan kesepaktan diawal, yakni salah satunya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi mikro sebesar 2 % sampai di tangan end user. Yang terjadi adalah pricing yg terlalu tinggi sebesar 8 %, bahkan lebih tinggi dari KUR yang berkisar 6 %.
  2. Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 % di tingkat end user, sehingga akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi.
  3. Mengenai surat rekomendasi PBNU tertanggal 22 Mei 2017, adalah sebagai tindak lanjut MOU untuk menjawab permintaan data teknis koperasi atau BMT yang akan ikut dalam program. Namun mengingat rate yang terlalu tinggi, program ini tidak dapat diteruskan. Terlebih pemerintah menunjuk 3 channeling sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaian. Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh.
  4. Adapun kerja sama Kemenkeu dengan beberapa pesantren yang kami dengar sebagai pilot project adalah bukan bagian dari kerja sama yang diharapkan, di mana LPNU yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan program pun tidak lagi diajak untuk terlibat aktif. Dengan demikian tim yang telah dibentuk oleh LPNU pun tidak dapat melakukan monev (monitoring & evaluasi) ataupun upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan & menggairahkan para pelaku ekonomi mikro.
  5. Harapan untuk terwujudnya kredit semurah-murahnya adalah impian besar bagi PBNU. Hal ini merupakan upaya untuk mengawal & memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi.

Demikian untuk menjadi maklum adanya.

Begitulah respon dari PBNU mengenai bantahan Kemenkeu soal pernyataan Ketua Umum PBNU beberapa waktu lalu.