Menurut Corporate Secretary Bank Syariah Mandiri, Ahmad Reza, soal jabatan KH. Ma’ruf Amin tersebut sebenarnya sudah selesai sejak pertama kali dibahas. BSM merupakan anak usaha Bank Mandiri yang berstatus bukan perusahaan BUMN. “Kami perusahaan cukup fair dan terbuka, di website tertulis. Penunjukan itu, prosesnya itu sudah jelas harus direkomendasikan oleh MUI,”

Reza menambahkan, jika KH. Ma’ruf Amin dipermasalahkan lantaran dianggap sebagai pejabat BUMN, maka hal tersebut harus kembali dilihat ke Peraturan Menteri Negara (Permeneg) BUMN tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN. Permeneg BUMN 3/2012 Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Sehingga jelas bahwa anak perusahaan BUMN (termasuk BUMN Persero) tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara atau dikenal saham dwi warna, tetapi oleh BUMN. Dari UU PT 40/2007 juga sudah menjelaskan. Kami ini anak perusahaan BUMN statusnya perusahaan swasta,” ucap Ahmad.

Gambar hanya bersifat ilustrasi

Ahmad menambahkan dalam Permeneg BUMN menjelaskan tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan sehingga pengangkatan KH Ma’ruf Amin bukan pejabat komisaris seperti dalam kebanyakan perusahaan, tetapi dewan pengawas syariah perusahaan karena kapasitas dan kompetensi dalam bidang keuangan syariah. “Jadi kami hargai betul keilmuwan beliau,”ujarnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari juga menilai status badan hukum BNI Syariah dan BSM bukanlah perusahaan BUMN, melainkan hanya anak perusahaan saja. “Anak perusahaan itu berbeda dengan BUMN, karena status badan hukum dan kedudukan keuangannya anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN,” kata Hasyim dalam keterangannya, Selasa (11/6/2019).