Ma’ruf Amin

KH. Ma’ruf Amin dinilai telah melanggar Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu.

Cawapres nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin masih tercatat menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua bank anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah (BMS).

Oleh Sebab itulah Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi merevisi materi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. BPN menambahkan gugatan soal jabatan KH. Ma’ruf Amin tersebut.

Ketua tim hukum BPN Bambang Widjojanto mengatakan nama “Ma’ruf Amin” masih tercatat sebagai pejabat di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank tersebut. “Seseorang yang menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN,” kata Bambang saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Menurut Bambang jabatan itu bisa membuat Jokowi-Ma’ruf didiskualifikasi karena telah melanggar aturan. “Kalau teman-teman tanya salah satu hal yang paling menarik, supaya teman-teman tahu, yang menarik kami memasukkan salah satu argumen, yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi,” kata Bambang.

Lantas bagaimanakah tanggapan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ? Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menilai Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah bukanlah bagian dari perusahaan BUMN ataupun BUMD. Dia menyebutkan bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan. BSM dan BNI Syariah, hanyalah anak dari perusahaan BUMN.

“Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance,” kata Arsul melalui keterangan tertulisnya, Selasa (11/6/2019).

Lagi pula menurut Arsul, posisi Dewan Pengawas tidak sama dengan karyawan, komisaris, atau pemegang saham. Asrul menegaskan, KH. Ma’ruf Amin tidak bisa didiskualifikasi hanya karena menjadi Dewan Pengawas Syariah. “Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh Tim Kuasa Hukum Paslon #02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait,” tutur Arsul.